IMP, Bengkulu – Media sosial diramaikan dengan seruan untuk memindahkan uang mereka dari bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke bank swasta. Seruan ini digaungkan setelah Presiden Prabowo Subianto berencana akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025). Pasalnya, Danantara akan mengelola aset bernilai miliaran dollar AS dari perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk bank. Beberapa warganet khawatir adanya penyalahgunaan dan potensi kegagalan investasi.
Danantara tak ganggu kinerja bank BUMN
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, tidak ada alasan mendasar untuk memindahkan dana ke bank non-BUMN hanya karena keberadaan Danantara. Menurutnya, keberadaan Danantara sebagai pengelola investasi alternatif tidak serta-merta mengganggu kinerja bank-bank BUMN. “Jika ada kekhawatiran terkait tata kelola atau efisiensi bank BUMN, itu bukan isu baru. Dari dulu pun sudah ada diskusi mengenai hal ini,” kata Akbar , Rabu (19/2/2025). Alih-alih khawatir akan keberadaan Danantara, nasabah lebih perlu mempertimbangkan faktor fundamental, seperti keamanan dana, layanan, dan kemudahan transaksi, bukan sekadar sentimen sesaat. Sementara, potensi korupsi atau penyalahgunaan bukanlah isu baru dalam pengelolaan dana publik di Indonesia.
Seruan pemindahan dana hanya bersifat reaksi sesaat
Akbar menyebutkan, kekhawatiran nasabah dengan memindahkan uang mereka, tidak terlalu berdampak signifikan terhadap bank BUMN. “Dari dulu juga begitu (isu korupsi). BUMN jadi alat politik, jadi ‘sapi perah’ dan lain-lain. Jika melihat tren ke depan, kekhawatiran tersebut masih akan tetap ada, tetapi dampaknya terhadap stabilitas perbankan belum tentu signifikan,” jelas dia. Ia menjelaskan, Bank BUMN memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional. Dengan begitu, selama fundamentalnya tetap kuat, pemindahan dana ke bank swasta lebih bersifat reaksi sesaat daripada kebutuhan rasional.
