Jakarta – Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan mencari investor swasta,
baik dari dalam maupun luar negeri, untuk menggarap proyek infrastruktur. Hal ini menyusul efisiensi besar-besaran yang tengah dilakukan pemerintah.
Efisiensi atau pemangkasan anggaran sendiri diterapkan seiring dengan adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025,
yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 22 Januari 2025. Salah satu yang terkena imbas besar ialah anggaran pembangunan infrastruktur.
“Kami terus mencari solusi pendanaan yang tidak hanya mengandalkan APBN atau fiskal negara, tetapi juga memanfaatkan investasi yang kredibel dan berkelanjutan,
baik dari dalam maupun luar negeri,” kata AHY, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/2/2025).
Menurut AHY keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting dalam mendukung pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur.
Hal ini baik pembangunan di sektor perhubungan, perumahan, hingga pertanian.
Meski efisiensi ini berimbas cukup besar terhadap anggaran pembangunan infrastruktur,
AHY beserta menteri-menteri di bawah naungan Kemenko IPK menyikapinya secara positif. Dalam hal ini, perlu dilakukan penetapan prioritas.
“Dengan mempertimbangkan efisiensi anggaran, kami menyikapi secara positif perlunya penetapan prioritas yang tepat guna mendukung kebijakan presiden (Prabowo Subianto),
tanpa mengesampingkan kebutuhan perencanaan dan pembangunan infrastruktur yang strategis untuk masa kini maupun masa depan,” ujarnya.
Sebagai informasi, salah satu kementerian di bawah naungan kemenko IPK yang terkena pemangkasan anggaran cukup besar ialah Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Anggaran Kementerian PU 2025 terkena pangkas Rp 60,47 triliun, dari semula Rp 110,95 triliun, sehingga tinggal sisa Rp 50,48 triliun.
Angka ini mengalami perubahan usai rekonstruksi efisiensi, dari yang sebelumnya efisiensinya sebesar Rp 81,38 triliun, atau menyisakan pagu Kementerian PU tinggal Rp 20,91 triliun.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena keterbatasan anggaran.
Menurutnya, skema ini menjadi solusi strategis dalam menghadapi keterbatasan anggaran APBN, sekaligus membuka peluang investasi dari pihak swasta.
“Sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto), kami terus mendorong investasi melalui skema KPBU agar pembangunan tetap berjalan optimal.
Kolaborasi dengan sektor swasta memungkinkan proyek infrastruktur strategis dapat direalisasikan dengan lebih cepat dan efisien,” kata Dody, dalam keterangan tertulis, Senin (10/2/2025).
Sebagai bagian dari strategi pendanaan kreatif, Kementerian PU telah menetapkan target pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU pada periode 2025-2029 senilai Rp 544,48 triliun.
Rencana ini mencakup pembangunan 11 proyek sumber daya air, 23 proyek jalan tol dan jembatan, serta 11 proyek pemukiman. (Lod)
